Kalurahan Bendungan

Bendungan SIDA – Senin (9/2/26) Dinas Kominfo Gunungkidul menggelar Bimtek PPID Kalurahan se-Kabupaten Gunungkidul dengan pesan yang sangat kuat. Dalam hal ini untuk Kalurahan Bendungan Kapanewon Karangmojo diwakili oleh Ibu Ermina Palevi, SE selaku Carik Kalurahan Bendungan. Pelaksanaan Bimtek PPID Kalurahan Se-Kabupaten Gunungkidul bertempat di RR HANDAYANI Lantai 2 SETDA Kabupaten Gunungkidul.

Kepala Dinas Kominfo, Setyo Hartato, menekankan agar Perangkat Desa/Kalurahan tidak lagi merasa kaget atau menutup diri saat ada warga maupun media yang meminta dokumen sensitif seperti kontrak pembangunan infrastruktur. Beliau menegaskan bahwa saat ini transparansi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kewajiban hukum yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Dalam kesempatan tersebut, Perangkat Desa/Kalurahan diingatkan untuk tidak menjauhi jurnalis, melainkan merangkul mereka sebagai mitra kerja untuk menyelaraskan pemahaman di lapangan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Wakil Ketua KID DIY, Bayu Februarino Putro, yang menegaskan bahwa Kalurahan adalah Badan Publik yang sah secara hukum. Oleh karena itu, setiap rupiah dana negara wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka agar Kantor Kalurahan tidak lagi dianggap sebagai “kotak hitam” yang sulit ditembus datanya oleh masyarakat.

Keterbukaan pada hal-hal sensitif seperti rincian APBKal, rekrutmen perangkat, hingga daftar penerima bansos sangat vital untuk meredam bibit konflik sosial melalui fakta yang akurat. Namun, perlu diingat bahwa transparansi ini memiliki batas hukum, di mana informasi seperti rahasia pribadi dan data yang menghambat penegakan hukum tetap dilindungi sebagai Informasi yang dikecualikan.

Sebagai langkah nyata ke depan, Kalurahan didorong untuk memperkuat digitalisasi layanan melalui website dan mengaktifkan kembali Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai benteng akuntabilitas Pemerintah Desa/Kalurahan di mata publik.